Kode Paket 24854016
Nama Paket Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Amping Parak Kabupaten Pesisir Selatan Paket Gagal
Alasan Pembatalan
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
32683135 Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Amping Parak Kabupaten Pesisir Selatan APBD
 Konsolidasi ? Tidak
Tanggal Pembuatan 9 Mei 2022
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
Satuan Kerja DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2022   
Nilai Pagu Paket Rp. 100.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 99.733.500,00
Jenis Kontrak Waktu Penugasan
Lokasi Pekerjaan
  • Kab. Pesisir Selatan - Pesisir Selatan (Kab.)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
NIB dan SIUJK Kualifikasi Kecil Klasifikasi Bid. Usaha Perencanaan & Pengawas Konstruksi
1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (1)
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan RE203 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]<br/>
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]<br/>
4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara
6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
Peserta Non Tender 1 peserta